KBRI: negosiasi proyek KF-21 direalisasikan secara langsung oleh Kemhan RI-Korsel

  • admin
  • Mei 21, 2024

Seoul – Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Seoul Zelda Wulan Kartika mengungkapkan pada Selasa, negosiasi tentang keberlanjutan pengembangan proyek jet tempur KF-21 Boramae dikerjakan dengan segera oleh Kementerian Perlindungan RI dan juga eksekutif Korea Selatan.

Pernyataan yang dimaksud beliau komunikasikan di Seoul, pada saat menanggapi pertanyaan ANTARA masalah perkembangan terkini dari negosiasi proyek kerja serupa pertahanan kedua negara, yang dimaksud hingga pada waktu ini implementasinya masih terganjal isu keuangan.

“Sejak awal, kebijakan itu yang digunakan menentukan adalah (Pemerintah) Pusat. Jadi policy initiative semuanya dimulai dari Pusat, sehingga perkembangan terakhir negosiasi atau kesepakatannya seperti apa silakan ditanyakan ke Kementerian Pertahanan,” kata Zelda, saat berdialog dengan delegasi wartawan Indonesia, salah satunya ANTARA, sebagai partisipan inisiatif “Indonesia Next Generation Journalist Network on Korea” yang digunakan diselenggarakan oleh Korea Foundation juga Foreign Policy Community of Indonesia.

Menurut Zelda, KBRI Seoul tidak ada banyak berperan atau bergabung andil di negosiasi maupun pelaksanaan kerja mirip pengembangan pesawat tempur itu.

“Yang bisa jadi saya ungkapkan adalah otoritas Republik Indonesia berjanji untuk terus menjalankan acara tersebut,” kata Zelda.

KF-21 Boramae merupakan proyek bersatu Indonesia-Korsel yang digunakan senilai 8 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp121,35 triliun. Melalui kerja sebanding tersebut, kedua negara akan memproduksi 120 unit jet tempur untuk Korea kemudian 48 jet tempur untuk Indonesia.

Tidak semata-mata itu, Negara Indonesia juga dijanjikan mendapat transaksi teknologi yang mana akan menggalakkan bidang pertahanan di negeri pada produksi pesawat KF-21 untuk lingkungan ekonomi global.

Sesuai kesepakatan awal pada 2014, Nusantara dibebankan 20 persen dari total biaya pengembangan pesawat tempur itu yang dimaksud ditargetkan rampung pada 2026.

Namun pada perkembangannya, Kemhan RI baru-baru ini mengajukan permohonan penyesuaian pembayaran (payment adjustment) kepada pemerintahan Korsel menghadapi kerja identik pembuatan KF-21 Boramae dikarenakan menganggap Negara Indonesia tak sepenuhnya mendapatkan kegiatan pemindahan teknologi pada pembuatan jet tempur tersebut.

"Adalah wajar kemudian sesuai dengan prinsip akuntabilitas bahwa untuk acara atau kegiatan yang digunakan tidaklah dihadiri oleh oleh teknisi Indonesia, pihak Indonesi tidak ada perlu menanggung biaya, yang mana pada gilirannya menghurangi jumlah total pembayaran yang mana sudah direncanakan," kata Kepala Biro Hubungan Komunitas Sekretariat Jenderal Kemhan RI Brigjen TNI Edwin Adrian Sumantha, pekan lalu.

Edwin menjelaskan di proyek pembuatan jet tempur itu, Korsel berbagi kewajiban pembiayaan (cost share) sampai 2026 sebab pasca tahun itu, proyek KF-21 masuk tahap produksi dan juga cost share dari Indonesia disesuaikan dengan kemampuan fiskal yang digunakan ditetapkan Kementerian Keuangan RI, yaitu Rp1,32 triliun per tahun sampai 2026.

"Ini merupakan upaya pemerintah untuk meyakinkan bahwa kewajiban finansial otoritas di proyek ini tetap pada batas kemampuan anggaran negara," kata dia.

Dia pun mengutarakan pemerintah Nusantara berkewajiban menjamin pembayaran berhadapan dengan pengadaan atau kerja serupa pembuatan alutsista merupakan pembangunan ekonomi yang tersebut dapat mengakibatkan hasil optimal.

Oleh lantaran itu, ia menjamin Kemhan berikrar transparan pada setiap kerja sebanding internasional, diantaranya pada proyek KF-21.

"Langkah penyesuaian pembayaran ini untuk menjamin penanaman modal otoritas Nusantara memberi hasil yang optimal serta pengaplikasian keuangan negara untuk proyek KF-21 dapat dipertanggungjawabkan ke publik," kata Edwin.

Di lain pihak, Badan Administrasi Inisiatif Akuisisi Keamanan (DAPA) Korsel menyatakan sedang berkonsultasi erat dengan Kemhan RI untuk dapat menyelesaikan proyek kerja identik strategis dengan lancar.

“Kami mengupayakan langkah-langkah untuk menyesuaikan skala pemindahan teknologi ke Tanah Air sejalan dengan pembagian biaya yang disesuaikan,” kata Direktur Jenderal Tim Inisiatif KF-X DAPA Noh Ji-man, seperti dilaporkan Kantor Berita Yonhap.

Artikel ini disadur dari KBRI: negosiasi proyek KF-21 dilakukan langsung oleh Kemhan RI-Korsel

Post Terkait :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *